Sosialisasi Legalitas Gapoktan Desa Wonokromo
Administrator 31 Agustus 2017 10:21:18 WIB
WONOKROMOINFO.
Hari ini, Kamis, 31 Agustus 2017 Dipertahut menyelenggarakan acara Sosialisasi Legalitas dan Identifikasi Gapoktan Desa Wonokromo bertempat di Dusun Jati yang dihadiri oleh seluruh pengurus Gapoktan Desa Wonokromo. Turut hadir dalam acara tersebut Lurah Desa Wonokromo, H. Edy Pudjono, S.IP., M.AP., Babinkamtibmas Desa Wonokromo Bripka Gunawan, Babinsa Desa Wonokromo Serma Mahkardiyono.
Dipertahut Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Bapak Himawan menyampaikan beberapa hal yaitu :
Mengapa poktan harus berbadan hukum ?
Kelompoktani berbadan hukum supaya mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah bagi anggota maupun pengurusnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.
Bagaimana prosedur membentuk poktan/gapoktan berbadan hukum?
Untuk menjadi badan hukum, poktan/gapoktan harus memenuhi persyaratan menjadi koperasi tani. Persyaratan membentuk koperasi tani adalah :
- Telah mengembangkan usaha berkelompok yang dikelola secara komersial dan berorientasi pasar
- Memiliki aturan/norma organisasi secara tertulis yang disepakati dan ditaati oleh semua anggota. Misalnya aturan tentang pertemuan/rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggaakan secara berkala dan berkesinambungan, aturan tentang penghargaan dan sanksi yang berlaku bagi semua anggota dan pengurus, dan lain-lain.
- Telah memiliki kepengurusan yang bertugas dalam pengembangan usaha dan berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya
- Telah membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan usaha.
- Memiliki pencatatan administrasi organisasi yang baik
- Memiliki catatan usaha sederhana tetapi dilakukan secara berkesimanbungan
- Memiliki rencana kerja / kegiatan dalam pengembangan usaha
- Ada pemupukan modal usaha atau dana keswadayaan yang berkembangbaik yang berasal dari iuran anggota maupun penyisihan hasil usaha / kegiatan kelompok
- Telah mencoba utuk mengembangkan kegiatan pengelolaan keuangan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) atau bentuk pengelolaan jasa keuangan lainnya.
Hari ini, Kamis, 31 Agustus 2017 Dipertahut menyelenggarakan acara Sosialisasi Legalitas dan Identifikasi Gapoktan Desa Wonokromo bertempat di Dusun Jati yang dihadiri oleh seluruh pengurus Gapoktan Desa Wonokromo. Turut hadir dalam acara tersebut Lurah Desa Wonokromo, H. Edy Pudjono, S.IP., M.AP., Babinkamtibmas Desa Wonokromo Bripka Gunawan, Babinsa Desa Wonokromo Serma Mahkardiyono.
Komentar atas Sosialisasi Legalitas Gapoktan Desa Wonokromo
Formulir Penulisan Komentar
TAUTAN
Kalender Hijriyah-Masehi 2024
Habib
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- INFO GRAFIS APBKAL TA 2025
- INFO GRAFIS REALISASI APBKAL TA 2024
- SERAH TERIMA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN (LKPPKAL) TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSYAWARAH KALURAHAN TERKAIT PENETAPAN REALISASI APBKAL TAHUN ANGGARAN 2024
- PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBKAL TAHUN ANGGARAN 2025
- INFO GRAFIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
