Kalurahan Wonokromo

Menimbang :

1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Wonokromo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Mengingat   :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang – undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berkalunya Undang – Undang 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5063);

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan   :

1.

2.

3.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN LURAH DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

KESATU        :

Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Desa ini.

KEDUA         :

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

1. Kelompok Kerja :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu.
3. Melakukan analisa masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan kinerja kader Posyandu secara bersinambungan;
5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

2. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul di bidang kesekretariatan.

KETIGA

:

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo.

KELIMA

:

Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO.

JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM DINAS

KET.

A.

Pokja Posyandu

1

Ketua

H. Edy Pudjono, S.IP., M.AP.

Lurah Desa

2

Wakil Ketua

Hj. Arfiatun Nur Susilowati

Ketua PKK Desa

3

Sekretaris

Mustain

Kasi Pelayanan

4

Bendahara

Sulastri Widayati

Kaur Keuangan

5

Anggota

a. Supiyah

b. Hj. Rustiyati, S.Pd.AUD.

a. Swasta

b. Tokoh Masyarakat

6

Unit – Unit Pengelola

a. Unit Pelayanan

b. Unit Informasi Desa

c. Unit Kelembagaan

a. Arumatul Khasanah, S.Sos

b. Siti Fatonah

c. M. Hamdan Ardiansyah, S.IP

Staf Desa

Staf Desa

Kaur TU dan Umum

B.

Sekretariat

1.

Ketua

1. Mustain

2. Ratri Dwi P.

Kasi Pelayanan

Bidan Desa

2.

Sekretaris

Siti Saudah

Staf Desa

3.

Anggota

1. Umi Adibah, S.Ag.

2. Puji Yulianti

3. Embun Sumuraningtyas, SH.

4. Sri Wahyuni

5. Supiyah

Menimbang :

1.

2.

3.

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);

Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peneningkatan kesehatan ibu dan balita;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah desa Wonokromo tentang Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) balita, Desa Wonokromo.

Mengingat   :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Undang – Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan  :

1.

2.

3.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD/tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN LURAH DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA DESA WONOKROMO KECAMATAN PLERET TAHUN 2017

KESATU

:

Menetapkan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Desa Wonokromo Kecamatan Pleret sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

:

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) Balita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi :

1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA

:

Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita secara berkala di wilayahnya.
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu balita
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita kepada Lurah Desa Wonokromo melalui TP PKK Desa Wonokromo.

KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Balita Desa Wonokromo bertanggung jawab kepada Lurah Desa Wonokromo melalui TP PKK Desa Wonokromo.

KELIMA

:

Masa kerja Kader Posyandu Balita selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo.

KETUJUH

:

Keputusan Lurah Desa ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO

PEDUKUHAN

NAMA POSYANDU

NAMA KADER

JABATAN DALAM POSYANDU

1

Wonokromo I

Anggrek

Trimiyati

Ketua

Wiwik Rahmani Suryanti

Sekretaris

Hani Rahmawati

Bendahara

2

Wonokromo II

Cempaka

Nur Miyah

Ketua

Siti Darisah

Sekretaris

Himatul Khoiriyah

Bendahara

3

Ketonggo

Kenanga

Sri Sudarmi

Ketua

Maryati

Sekretaris

Riyanti

Bendahara

4

Jati

Wijaya Kusuma

Nunik

Ketua

Dwi Apriyani

Sekretaris

Sri Marijem

Bendahara

5

Sareyan

Matahari

Widarti

Ketua

Wahyu Cipta Megasari

Sekretaris

Suwarni

Bendahara

6

Demangan

Aster

Hj. Marsimah

Ketua

Wiwin Setiawan

Sekretaris

Sutrijiyati

Bendahara

7

Pandes I

Tanjung

Asiyah

Ketua

Siti Zumaroh

Sekretaris

Wagiyem

Bendahara

8

Pandes II

Mawar

Andita Putri Septama

Ketua

Nining Winarni

Sekretaris

Siti Fatimah

Bendahara

9

Jejeran I

Nusa Indah

Ulfatun Chasanah

Ketua

Durotun Nafisa

Sekretaris

Lilis Suryani

Bendahara

10

Jejeran II

Kemuning

Robingah

Ketua

Chuyaroh

Sekretaris

Siti Fathonah

Bendahara

11

Brajan

Delima Merah

Hj. Nadhiroh

Ketua

Zunainah

Sekretaris

Siti Wakhidatun

Bendahara

12

Karanganom

Dahlia

Tri Rahmawati, S.Pd.AUD.

Ketua

Siti Zaimatun L

Sekretaris

Islamiyatun

Bendahara